Satpol PP Bawahan Jokowi Razia Spanduk `PKS Tolak BBM Naik`

Spanduk penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) milik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di wilayah Jakarta Barat jadi sasaran penertiban Satpol PP, para bawahan Gubernur DKI Jakarta Jokowi.

Kasatpol PP Jakarta Barat Kadiman Sitinjak beralasan, spanduk milik PKS yang terpampang di berbagai fasilitas umum (fasum) seperti di atas jembatan layang, pagar taman jalur hijau, pagar pembatas jalan tol, pinggir-pinggir jalan tidak memiliki izin dan mengganggu ketertiban dan keindahan kota.

Untuk itu pihaknya sejak Sabtu 2 Juni lalu hingga hari ini, Jumat (7/6/2013) telah menerjunkan jajarannya guna menertibkan spanduk-spanduk tersebut.

“Sudah kami lakukan sejak Sabtu lalu hingga saat ini sedikitnya kami tertibkan sebanyak 500 spanduk. Karena semua spanduk itu tidak memiliki izin pemasangan,” kata Kadiman di Jakarta seperti diberitakan liputan6.com.

Adapun yang sudah ditertibkan, lanjut Kadiman, adalah spanduk yang berada di kolong flyover Pesing, pagar taman jalur hijau di Jalan Daan Mogot, Tubagus Angke, Grogol, Tomang, Slipi, kawasan Glodok, Arjuna Utara dan Selatan, Jalan Panjang, dan Kemanggisan Utama.

“Semua yang terpasang di fasilitas umum yang ada di delapan kecamatan Jakarta Barat sudah kami tertibkan,” tambah Kadiman.

Reaksi PKS

Ketua DPD PKS Jakarta Barat Arkeno mengatakan, pihaknya telah memasang sebanyak 1.700 spanduk penolakan kenaikan harga BBM tersebut di wilayah Jakarta Barat. “Kita sudah memasang 1700 spanduk,” kata Arkeno ketika dihubungi wartawan.

Mengenai penertiban yang dilakukan pihak Satpol PP terhadap 1.700 spanduknya, Arkeno menilai hal tersebut tidak mengganggu keindahan kota. Dan dia menilai pemasangan terhadap spanduk-spanduk itu merupakan hak setiap warga negara.

“Itu hak warga negara dijamin untuk menyuarakan. Kan tidak dilarang walaupun lewat spanduk,” tambah Arkeno.

Arkeno juga menegaskan kepada pihak Satpol PP untuk tidak tebang pilih dalam penertiban spanduk-spanduk yang mengganggu keindahan kota. Menurutnya, jika alasannya menggangu, selain spanduk PKS banyak juga spanduk-spanduk lainnya yang mengganggu keindahan kota yang masih terpasang di sekitar wilayah Jakarta Barat.

“Masalah izin, masalah keadilan, spanduk lain yang lain juga harusnya ditertibkan dong. Tetapi spanduk lain sampai saat ini masih eksis, bahkan lebih dari seminggu spanduk tentang Isra Miraj masih ada dari partai lain,” protes Arkeno.(fimadani)

Ingin Berjilbab Tak Diijinkan Institusi, Polwan Ajukan Pensiun Dini

Ternyata banyak anggota Korps Polisi Wanita (Polwan) di Tanah Air, khususnya di lingkup Polda Jawa Tengah, yang ingin memakai jilbab termasuk saat bertugas. Terbentur dengan belum adanya peraturan Kapolri yang mengatur tentang penggunakan seragam Polwan berjilbab, seorang polwan menangis dan mengadu ke ulama.

“Sudah lebih dari tiga tahun hati nurani saya menjerit karena sepulang dari menunaikan ibadah haji, saya berkeinginan besar untuk mengenakan seragam polri dengan berhijab,” kata seorang perwira polwan yang pernah bertugas di jajaran Polda Jawa Tengah kepada Ustaz Wahfiudin yang diteruskan ke Republika, Selasa (4/6).

Ustaz Wahfiudin mengungkapkan banyak sekali polwan yang mencurahkan hatinya ingin memperoleh izin memakai hijab. Bahkan, para polwan yang bertugas di Polda Jawa Tengah sudah pernah membuat surat kepada Kapolri agar mendapat izin berseragam Polri sambil memakai hijab, tapi tidak dikabulkan.

Justru keluar surat edaran Kapolri yang menegaskan bahwa yang boleh berseragam Polri dengan mengenakan hijab hanya polwan yang bertugas di Polda NAD.

“Ini sudah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) kami sebagai wanita muslimah yang ingin melaksanakan perintah Allah SWT. Bagi saya yang terpenting adalah mendapat ijin mengenakan jilbab, karena sekarang ketika saya berbaju dinas tanpa mengenakan jilbab saya risih dengan terlihat aurat kepala, lengan dan kaki,” ujar perwira polwan tersebut kepada Ustaz Wahfiudin.

Masih menurut pengakuan seorang perwira polwan kepada Ustaz Wahfiudin, ada niatan perwira polwan tersebut ingin mengajukan pensiun dini jika tidak diizinkan berjilbab.

“Jeritan hati perwira Polwan tersebut juga telah disampaikan ke MUI, para ulama dan DPR RI,” kata Ustaz Wahfiudin. [IK/Rpb/bsb]

Kemarahan Hatta Rajasa dan Secarik Surat Importir Daging | Asal Muasal Kasus Indoguna?

Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian) Hatta Rajasa marah besar 26 November 2012. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini geram dengan harga daging sapi yang terus melonjak dan langka di pasaran. Seketika itu pula Hatta memanggil Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementrian Pertanian, Syukur Iwantoro.

Inilah ikwal awal perlunya penambahan kuota impor daging sapi yang kemudian menjadi perkara korupsi. Kemarahan Hatta itu, sampai di telinga Komisaris PR Radina Niaga Mulya, Elda Devianne Adiningrat yang biasa dipanggil Bunda. Informasi itu kemudian disampaikan oleh Dirut PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman.

Atas saran Elda, Maria kemudian meminta Direktur PT Indoguna Utama Juard Effendy mengirim surat kepada Hatta. Menggunakan kop surat Asosiasi Pengusaha Importir Daging Sapi (ASPIDI), surat yang ditandatangani Juard tersebut, meminta Hatta menambah kuota impor daging sapi.

Informasi yang dihimpun tim Aktual.co menyebutkan salinan surat itu diberikan kepada kolega Hatta yakni Ketua DPP KNPI Arif Rahman yang juga dekat dengan Elda. Atas saran Arif kemudian tersebut nama politisi PAN Alimin Abdullah. Anggota Komisi VII Bidang Energi ini disebut Arif dapat membantu mengurus penambahan kuota daging sapi di Menko Ekuin.

Pukul 06.00 pagi, 15 Januari 2013, Arief Rahman menyerahkan salinan surat ASPIDI kepada Hatta. Surat ini kemudian yang menjadi alasan Hatta menambah kuota impor daging sapi tahun 2013. Elda menyebutkan rencana penambahan kuota itu akan di back up Alimin.

Kepada Aktual.co awal pekan lalu Alimin membantah hal tersebut.

"Tidak benar itu. Saya tidak penah ngomong impor daging dengan Pak Hatta. Saya di komisi berapa kan anda tahu, tidak ada kaitannya," ujarnya lagi.

Pagi ini Hatta yang dikonfirmasi wartawan Aktual.co, Arnold Sirait menegaskan, dirinya siap dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika benar dirinya memerintahkan Alimin untuk mem back up rencana penambahan impor daging sapi tahun 2013.

"Menyuruh Alimin Abdullah apa urusan saya? Tidak betul, Alimin Abdullah itu komisi apa? Ngawur itu, isu dari mana? Ngawur itu, laporkan KPK kalau ada," ujarnya.

*http://m.aktual.co/hukum/125714kemarahan-hatta-rajasa-dan-secarik-surat-importir-daging

Mantan ketua pasukan khusus "pembunuh" Syeikh Usamah bin Ladin kini jadi banci

Menjadi ketua pasukan khusus yang terlibat dalam operasi “pembunuhan” Syeikh Usamah bin Ladin ternyata membuat Chris Beck depresi.

Chris Beck adalah mantan ketua pasukan khusus angkatan laut Amerika Serikat SEAL, salah satu tim yang mendapat pengakuan internasional sebagai orang-orang yang “membunuh” Syeikh Usamah bin Ladin, seperti dilansir Daily Mail pada Selasa (4/6/2013).
Chris Beck menjabat selama 20 tahun dalam tim SEAL 6 dan pensiun hanya beberapa bulan sebelum serangan Mei 2011 terhadap kompleks Syeikh Usamah.

Ternyata, selama itu Chris menyimpan keinginan untuk menjadi seorang perempuan. Dia mengklaim bahwa hal itu lebih sesuai dengan kepribadian mental dan emosionalnya.

Chris yang kemudian mengubah namanya menjadi Kristen itu sampai menulis sebuah buku dalam upaya untuk menjelaskan kebutuhan transisinya.

Selama bertahun-tahun Chris disebut telah memendam hasratnya dan hidup sebagai seorang tentara yang dihadapkan dengan pertempuran.

Medan pertempuran yang membuatnya depresi sudah dia tinggalkan. Hari-harinya kini dihabiskan di taman yang dia rancang sendiri, taman yang dia sebut sebagai “taman kedamaian”, di halaman belakang rumahnya di St Petersburg, Florida.

Dia juga mengajak para veteran lainnya yang kembali dari Irak dan Afghanistan untuk mengunjungi “taman kedamaian” itu dalam upaya untuk membantu menenangkan mereka dari depresi akibat perang saat mereka kembali ke kehidupan sipil.

“Duduk di halaman belakang atau dekat kolam ikanku, aku tidak lagi merasakan kemarahan, kebencian atau depresi, aku merasa damai,” ujar Chris.(arrahmah)

Siswi Peserta Seleksi Paskibra Dipaksa Lepas Jilbab

Sejumlah siswi sekabupaten Maros yang ikut seleksi pasukan pengibar bendera (paskibra) dipaksa melepaskan jilbab. Padahal sesuai Perda syariat Islam tahun 2006, setiap pelajar diwajibkan mengenakan jilbab.

Wakil Ketua DPRD Maros H Sudirman menuturkan, tindakan oknum panitia seleksi Paskibra yang meminta pelajar membuka jilbab pada saat pelaksanaan seleksi paskibra adalah keliru.

Insiden buka jilbab itu terjadi Minggu (2/6) lalu di kantor Bupati Maros. 33 siswi yang  menjadi pesarta diharuskan membuka jilbabnya. Saat diharuskan membuka jilbab, tiga siswi diantaranya Liok Semawar siswa SMA Angkasa Maros, Zakinah Rahman siswi SMA 1 Maros keberatan untuk membuka jilbabnya di depan umum. Mereka bersikeras tidak membuka jilbab. Hingga tahap seleksi berjalan, para siswi ini tidak membuka jilbabnya.

Seorang purnabhakti Paskibra Maros yang juga bertugas menyeleksi para peserta, Andi Mahyuddin mengakui perilaku buka jilbab tersebut. Menurutnya, Buka jilbab bagi peserta telah berlangsung sudah cukup lama. Dia berdalih, buka jilbab merupakan hal teknis saat penyesuaian seragam paskibra.

Ditambah lagi ada beberapa siswi yang rambutnya sudah panjang namun mereka tidak ingin memotongnya. Sehingga insiden buka jilbab ini dirasa cukup penting bagi panitia untuk penyeragaman.

"Kemarin itu kami dari panitia menyuruh membuka jilbab tapi cuma sebentar. Semuanya karena persoalan teknis saja, tidak ada niat macam-macam," jelasnya, saat ditemui di kantor Dispori Maros, Senin (3/6/2013).

Dia mengaku, insiden ini akan dirapatkan dalam kepanitiaan. Namun belum tentu ketiga siswi yang menolak membuka jilbab tersebut dinyatakan tidak lulus seleksi.

Seleksi diikuti 70 peserta dari siswa siswi SMA se-Kabupaten Maros. Tahapan seleksi dimulai sejak Mei hingga Juli. Selama tiga bulan, peserta digembleng untuk mengibarkan bendera. Peserta dilatih setiap hari Minggu di halaman kantor Bupati Maros. Pada 24 Juni nanti, deadline panitia untuk menyerahkan daftar nama peserta pada pelatih. Pelatih didatangkan langsung dari unsur Kodim 1422 Maros, kesatuan Kostrad Kariango, Auri, Polres Maros, Disdik Maros dan Dispori Maros.

Ketika dikonfirmasi terpisah, orang tua Zakinah, Abd Rahman mengatakan, pihaknya sangat kecewa dengan tindakan panitia. Seharusnya kata dia, seorang peserta paskibra yang memang telah mengenakan jilbab, jangan dipaksa untuk membuka jilbab, walaupun itu hanya hal teknis semata. Apalagi mereka disuruh membuka jilbab di muka umum.

"Itu bukan aturan, tetapi oknum saja yang buat-buat. Banyaknya itu senior perempuan di paskibra dan bisa dimasukan ke dalam ruangan kalau memang hal itu dirasa cukup penting. Dak perlu membuka jilbab depan umum," jelasnya.

Dia mengaku tindakan itu bukan bagian dari pelatihan. Anaknya pun tidak mendaftar dengan sukarela di seleksi itu tapi ditunjuk oleh sekolah. Dia sangat menyayangkan tindakan panitia. Dia takutkan insiden itu akan berpengaruh pada mental anaknya dan juga ke-33 siswi yang lain.

Sementara itu Ketua Komite SMA 1 Maros A Said Patombongi menuturkan, apa yang dilakukan panitia untuk membuka jilbab bagi siswi, merupakan tindakan berlebihan. Malahan itu melanggar etika. Dia mengibaratkan seorang perempuan yang dipaksa melepaskan pakaian yang dia kenakan.

"Itu terlalu diada-adakan, bisa saja itu tidak terlalu penting dalam pelaksanaan, tapi diadakan," ungkap aktifis dakwah ini.

Dia menambahkan, apa yang dilakukan panitia merupakan pelanggaran, karena di Maros telah ditetapkan perda syariah.

"Perda menganjurkan memakai jilbab. Tap ini malahan sebaliknya memaksa buka jilbab. Saya harapkan bupati memanggil yang bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya," ujarnya.(sindo)

Gunting Jilbab dan Rok Mahasiswinya, Dosen di Makassar Dipecat

Seorang dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Nani Hasanuddin Makassar dipecat karena menggunting paksa jilbab dan rok dua orang mahasiswinya.

Ketua STIKES Nani Hasanuddin Makassar, Yasir, M.Kes mengatakan, pemecatan dosen berinisial HR itu dilakukan pada Ahad (2/6) lalu.

“Pihak institusi sudah mengambil langkah tegas dengan menon-aktifkan oknum dosen tersebut,” kata Yasir kepada hidayatullah.com, Ahad (2/6).

Yasir menceritakan, HR melakukan pengguntingan itu di depan 100 mahasiswi angkatan 2012. Alasan HR, kata Yasir, sebagai efek jera karena kedua mahasiswi itu dia anggap telah melanggar peraturan kampus yang mewajibkan mahasiswinya memakai celana dinas dan jilbab pendek.

Atas tindakan itu, HR telah membuat surat pernyataan maaf yang ia tujukan untuk mahasiswinya dan masyarakat luas, khususnya umat Muslim.[RW/Hdy]

HTI Bebaskan Anggotanya Pilih Partai Islam di Pemilu 2014

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menegaskan tidak akan ikut berpartisipasi dalam Pemilu 2014. Kendati demikian, HTI memberikan kebebasan bagi anggotanya untuk menyalurkan aspirasi kepada parpol yang memiliki platform, maupun tujuan terwujudnya Khilafah Islamiyah.

“Pernyataan resmi HTI itu nanti dimaknai seperti apa? Itu semuanya tentu berpulang kepada masing-masing anggota. Mungkin ada yang memaknai oh ini PBB, PPP, mungkin ini PAN, PKS, itu adalah hak mereka,” kata Juru Bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (2/6), usai Muktamar Khilafah 2013.

Ismail Yusanto menegaskan bahwa HTI tidak pernah sekalipun menyerukan kepada anggotanya untuk tidak memilih alias golput. Pasalnya, memilih suatu parpol adalah hak asasi setiap warga negara.

“Kami ingatkan bahwa silakan gunakan hak itu dengan sebaik-baiknya untuk memilih partai yang baik,” imbuhnya seperti dikutip Okezone.

Hingga saat ini, lanjutnya, HTI juga belum memutuskan untuk ikut ambil bagian dalam pemilu di Indonesia. Langkah itu lanjut Yusanto, bukan berarti HTI anti berpolitik.

HTI kata dia, akan concern pada persoalan-persoalan yang menyangkut keumatan, seperti membentengi diri dari pengaruh negatif pornografi, pornoaksi, kebijakan pemerintah yang menindas umat, dan sebagainya.

Sebelumnya, pagi hingga siang tadi HTI menggelar Muktamar Khilafah 2013 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta. Muktamar ini dihadiri sekitar 100 ribu anggota HTI. [IK/Okz]